Sapaberita, i news site PT media group globalindo – Kuta Selatan – Sengketa properti yang melibatkan seorang warga negara asing (WNA) asal Rusia di Bali terus menjadi perhatian publik. Di tengah beredarnya berbagai informasi di media sosial, Gus Jarot menyampaikan penjelasan terkait kronologi persoalan yang menurutnya perlu dipahami secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.
Dalam keterangannya pada Sabtu (13/6/2026), Gus Jarot menegaskan bahwa polemik yang berkembang tidak semata-mata berkaitan dengan isu penguasaan atau pengosongan properti. Ia menilai akar persoalan terletak pada proses transaksi jual beli yang hingga kini belum diselesaikan sesuai kesepakatan.
Menurut penjelasannya, transaksi bermula pada Juli 2025 ketika calon pembeli yang menggunakan badan usaha Penanaman Modal Asing (PMA) menyatakan komitmen untuk menyelesaikan pembayaran pada Desember 2025. Namun hingga tenggat yang ditentukan berakhir, pelunasan tersebut disebut belum terlaksana.
Pemilik properti, lanjutnya, masih memberikan kesempatan dengan menyusun Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) baru yang berlaku hingga Januari 2026. Akan tetapi, upaya tersebut juga tidak menghasilkan penyelesaian pembayaran sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya.
Perkembangan berikutnya terjadi ketika proses pembelian disebut dilanjutkan dengan menggunakan nama seorang warga lokal. Kesepakatan baru kemudian dibuat pada 3 Februari 2026 dengan batas waktu pelunasan hingga 30 Maret 2026. Namun sampai saat ini kewajiban pembayaran tersebut diklaim belum juga dipenuhi.
Gus Jarot juga mengungkapkan bahwa WNA asal Rusia yang kini menempati properti tersebut telah tinggal di lokasi sejak 1 Desember 2025. Meski demikian, nama yang bersangkutan disebut tidak pernah tercantum sebagai pihak pembeli dalam dokumen PPJB yang dibuat secara resmi di hadapan notaris.
Menurutnya, penghuni yang saat ini berada di lokasi tetap mengklaim memiliki hak atas properti tersebut, meskipun tidak tercatat dalam dokumen transaksi yang menjadi dasar hukum jual beli. Sementara itu, pihak yang namanya tercantum dalam perjanjian disebut belum mengambil langkah konkret terkait status penguasaan aset tersebut.
Menanggapi berbagai informasi yang beredar, Gus Jarot mengimbau masyarakat agar melihat persoalan secara objektif dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan dokumen yang ada. Ia menekankan bahwa penyelesaian sengketa harus didasarkan pada data transaksi, dokumen resmi, serta keterangan dari semua pihak yang terlibat.
Ia juga menilai penting bagi tokoh masyarakat maupun pejabat publik untuk mengedepankan prinsip keberimbangan sebelum memberikan pernyataan kepada publik, sehingga tidak memicu kesalahpahaman atau memperkeruh situasi.
Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut kepemilikan aset, keterlibatan WNA di Bali, serta dugaan wanprestasi dalam transaksi jual beli properti. Masyarakat berharap penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur hukum yang berlaku, dengan mengedepankan transparansi dan profesionalisme guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.
Penyelesaian berbasis fakta, dokumen yang sah, serta mekanisme hukum yang berlaku dinilai menjadi kunci untuk menghadirkan keadilan dan mencegah konflik yang lebih luas di kemudian hari.
(RED) TIM)