Lampung Timur — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 2 Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu kembali menuai sorotan. Pada Jumat (6/3/2026), sejumlah wali murid mempertanyakan kualitas makanan yang disediakan serta transparansi penggunaan dana program yang bertujuan meningkatkan gizi dan kesehatan siswa.
Beberapa guru mengaku sempat ingin menyampaikan masukan terkait menu MBG, tetapi memilih menahan diri agar tidak menimbulkan konflik di sekolah. Seorang guru yang enggan disebutkan namanya menyebut bahwa beberapa buah yang dibagikan kepada siswa dalam kondisi kurang segar, bahkan ada yang mulai membusuk.
Kami sangat prihatin. Anak-anak seharusnya mendapat makanan sehat dan layak konsumsi. Menyajikan buah yang tidak segar jelas bertentangan dengan tujuan program ini,” kata guru tersebut.
Dapur Miftahul Huda, melalui akuntan berinisial FAI, menjelaskan pengelolaan anggaran MBG. Program ini terbagi menjadi dua klaster: balita hingga kelas 3 SD mendapatkan Rp8.000 per porsi, sedangkan siswa kelas 4 hingga lanjut usia memperoleh Rp10.000 per porsi.
Untuk siswa kelas 5, menu pada Jumat dan Sabtu (6–7 Maret 2026) terdiri dari:
Jeruk Berastagi: Rp2.200
Kurma 6 butir: Rp4.000
Bolu keju: Rp3.000
Nugget: Rp2.000
Telur rebus: Rp2.000
Kacang bawang: Rp1.800
Kacang pedas manis: Rp2.000
Jika dijumlah, total biaya menu untuk dua hari sekitar Rp18.000, sehingga masih ada sisa Rp2.000 per anak dari total alokasi Rp20.000. FAI menyebut sisa dana itu merupakan bagian dari mekanisme subsidi silang, karena menu pada hari sebelumnya termasuk kategori “menu besar”.
Meski ada penjelasan tersebut, beberapa wali murid tetap menyoroti penggunaan sisa anggaran. Mereka menekankan pentingnya transparansi, mengingat jumlah siswa yang mencapai ratusan. “Kalau dikalikan, dana yang tersisa cukup besar. Publik berhak mengetahui penggunaannya agar sesuai tujuan,” ujar salah satu wali murid.
Para wali murid menegaskan MBG adalah program pemerintah yang fokus pada gizi, kesehatan, dan kecerdasan anak, bukan untuk mencari keuntungan. Mereka meminta agar mekanisme subsidi silang dijelaskan terbuka agar tidak menimbulkan salah paham.
Selain itu, masyarakat mengharapkan instansi terkait melakukan evaluasi dan pengawasan menyeluruh terhadap dapur MBG, mulai dari kualitas bahan, standar penyajian, hingga akuntabilitas anggaran. Dengan pengawasan yang ketat, MBG diharapkan bisa berjalan sesuai tujuan awal: menyediakan makanan bergizi dan layak konsumsi, sekaligus memastikan dana dikelola transparan dan bertanggung jawab.