SIDOARJO – Aliansi Laskar Jenggala Peduli Sidoarjo melontarkan kritik terhadap DPRD Kabupaten Sidoarjo karena dianggap gagal menjalankan mediasi antara Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana. Lembaga legislatif yang seharusnya menjadi penengah kekuasaan dinilai belum menunjukkan langkah tegas untuk menyelesaikan konflik yang telah menjadi perhatian publik.
Kritik itu muncul setelah Ketua DPRD Abdillah Nasih pada 10 Februari 2026 menyatakan kesiapannya mempertemukan kedua pimpinan daerah dalam forum resmi. Pernyataan ini sempat disambut positif sebagai peluang terciptanya rekonsiliasi.
Namun, janji DPRD itu belum terealisasi. Acara yang digelar Kamis (12/3/2026) pukul 16.00 WIB justru berbentuk buka puasa bersama dan santunan anak yatim. Aliansi menilai kegiatan seremonial ini jauh dari tujuan awal yang dijanjikan, yakni menyediakan ruang dialog untuk meredakan ketegangan antara Bupati dan Wakil Bupati.
Keadaan makin jelas ketika hanya Bupati Subandi yang hadir, sedangkan Wakil Bupati Mimik Idayana absen. Hal ini memperkuat kesan bahwa DPRD belum berhasil menindaklanjuti komitmen mediasi.
Ketua DPRD Abdillah Nasih menegaskan pihaknya telah mengundang kedua pimpinan daerah.
Kami sudah mengundang keduanya, tetapi Wakil Bupati tidak hadir. Kami sudah berusaha sebaik mungkin,” ujarnya kepada perwakilan Aliansi Laskar Jenggala.
Pernyataan itu memicu kritik karena DPRD dianggap hanya menjalankan upaya administratif tanpa menampilkan inisiatif politik yang nyata.
Sebelumnya, anggota DPRD dari fraksi pengusung, Warih Andono, menyebut konflik antara Bupati dan Wakil Bupati sebagai urusan pribadi. Pandangan tersebut memicu reaksi masyarakat yang menilai masalah ini berdampak lebih luas terhadap stabilitas pemerintahan.
Ketua Presidium Laskar Jenggala, Bramada Pratama Putra, menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap ringan.
“Kami hanya menerima undangan buka bersama, yang tentu baik. Tapi itu bukan janji awal DPRD kepada publik. Pada 10 Februari, Ketua DPRD menyatakan akan memfasilitasi forum islah antara Bupati dan Wakil Bupati demi kepentingan Sidoarjo,” jelas Bramada.
Bramada menambahkan, kehadiran aliansi bertujuan mendorong DPRD untuk mengambil langkah nyata memfasilitasi dialog kedua pimpinan.
Kami menghargai undangan Safari Ramadan sebagai bentuk silaturahmi, tetapi fokus utama tetap: DPRD harus segera mempertemukan Bupati dan Wakil Bupati agar masalah ini tidak berlarut,” tegasnya.
Ia juga menyoroti dampak berlarutnya konflik terhadap kinerja pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap institusi.
“Kondisi ini sudah lama menjadi perhatian publik. Jika tidak segera diselesaikan melalui dialog serius, dampaknya bisa meluas terhadap stabilitas pemerintahan,” tambah Bramada.
Kritik serupa datang dari Ketua DPC GRIB Jaya Sidoarjo, Moh Waldi. Menurutnya, DPRD seharusnya lebih proaktif menjalankan fungsi pengawasan dan menjaga stabilitas politik daerah.
Sementara itu, Humas Ormas Komunitas Rakyat Anti Korupsi (KORAK), Sugeng, menyoroti perseteruan digital antara pejabat publik.
Kalau masyarakat biasa mungkin tidak terlalu jadi persoalan, tapi ini pejabat publik. Ketika Bupati dan Wakil Bupati saling berselisih di ruang digital, dampaknya bukan hanya pada citra pemerintah, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Aliansi Laskar Jenggala menekankan bahwa DPRD perlu menindaklanjuti konflik ini dengan tindakan nyata, bukan sekadar kegiatan seremonial. Mereka berharap dialog terbuka antara Bupati dan Wakil Bupati segera terlaksana agar persoalan ini terselesaikan dan stabilitas pemerintahan Kabupaten Sidoarjo tetap terjaga.