SIDOARJO, 25 Februari 2026 — Isu dugaan pemotongan bantuan sosial (bansos) yang beredar luas di media sosial menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kabar tersebut menyebutkan adanya pengurangan nominal bantuan yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di sejumlah desa di Sidoarjo.
Menanggapi hal itu, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo bergerak cepat dengan menerjunkan tim untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan. Kepala Dinsos Sidoarjo, R. Martha Wira Kusuma, menyampaikan bahwa investigasi dilakukan segera setelah informasi tersebut menjadi viral.
“Kami langsung melakukan penelusuran dengan meminta keterangan dari para penerima manfaat, pendamping program, hingga perangkat desa yang terlibat dalam proses distribusi,” ujarnya, Rabu (25/2/2026).
Tim melakukan serangkaian langkah, mulai dari memverifikasi data penerima, mencocokkan nominal bantuan yang seharusnya diterima, hingga menelusuri alur penyaluran di tingkat desa. Wawancara juga dilakukan terhadap sejumlah KPM untuk memastikan ada atau tidaknya pemotongan maupun pungutan di luar ketentuan resmi.
Dari hasil pemeriksaan awal, Dinsos menyatakan belum menemukan bukti adanya kebijakan resmi terkait pemotongan bansos. Namun demikian, proses pendalaman masih terus berlangsung guna memastikan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tertentu.
“Kami mengedepankan prinsip kehati-hatian. Semua harus berbasis data dan fakta. Jika ditemukan pelanggaran, tentu akan kami tindak sesuai aturan yang berlaku,” tegas Martha.
Sementara itu, sejumlah warga berharap hasil klarifikasi dapat disampaikan secara terbuka kepada publik. Bagi KPM, bantuan sosial merupakan penopang kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga isu pemotongan menimbulkan kekhawatiran.
Dinsos menegaskan bahwa bansos wajib diterima secara utuh oleh penerima manfaat tanpa potongan dalam bentuk apa pun. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari regulasi dan standar operasional penyaluran bantuan sosial.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah juga akan memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi di tingkat desa. Mekanisme pendampingan serta pelaporan akan diperbaiki agar penyaluran bantuan berjalan transparan dan akuntabel.
Hingga kini, proses klarifikasi masih berlangsung. Dinsos Kabupaten Sidoarjo berkomitmen menyampaikan hasil akhir investigasi kepada masyarakat setelah seluruh tahapan pemeriksaan selesai dilaksanakan.