SIDOARJO – Tradisi berbagi takjil menjelang buka puasa di Mushola Fastabiqul Khoirot, Dusun Bandilan, Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, belakangan menjadi perbincangan warga. Kegiatan sosial yang biasanya berlangsung rutin dan damai ini menarik perhatian karena berdekatan dengan agenda Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang semakin dekat.
Pembagian takjil sendiri merupakan kegiatan tahunan yang digelar untuk membantu warga setempat menyambut waktu berbuka. Selama bertahun-tahun, kegiatan ini dikenal sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan antarwarga.
Namun, muncul kekhawatiran ketika kabar beredar bahwa calon kepala desa berinisial Sji kemungkinan menghadiri kegiatan tersebut. Beberapa warga menilai kehadiran figur politik di area mushola bisa menimbulkan kesan kampanye terselubung, meski kegiatan itu bersifat sosial.
“Kalau hanya untuk berbagi takjil, tentu tidak masalah. Tapi karena Pilkades sudah dekat, wajar jika warga menjadi lebih sensitif,” ungkap seorang tokoh masyarakat setempat.
Pada kenyataannya, calon yang dimaksud ternyata tidak hadir. Tidak ada atribut kampanye, ajakan memilih, atau penyampaian visi-misi yang terlihat. Kegiatan tetap berlangsung tertib, dan warga mengambil takjil dengan lancar untuk berbuka puasa.
Seorang warga perempuan berinisial W menekankan bahwa kegiatan ini murni inisiatif pribadi dan dibiayai secara mandiri. “Ini kegiatan sosial, tidak ada kaitannya dengan politik. Silakan diberitakan,” tegasnya.
Warga lain, R, memberikan apresiasi atas kegiatan sosial tersebut, namun mengingatkan pentingnya menjaga mushola dari potensi politisasi. “Mushola adalah tempat ibadah. Jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan politik, apalagi kampanye resmi belum dimulai,” katanya.
Takmir Mushola Fastabiqul Khoirot, KL, menegaskan bahwa pihak pengurus tetap terbuka terhadap kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun, ia menekankan netralitas mushola harus selalu dijaga. “Kami tidak melihat adanya kampanye saat acara berlangsung, tapi tetap mengingatkan agar etika dijaga,” jelas KL.
Sebelum pembagian takjil, sempat terjadi adu argumen antara dua warga dengan pandangan berbeda, bahkan aparat kepolisian sempat dilibatkan untuk antisipasi. Beruntung, komunikasi yang dilakukan meredakan ketegangan, sehingga kegiatan tetap berjalan lancar.
Sejumlah warga menilai polemik ini muncul karena kekhawatiran politisasi kegiatan keagamaan, bukan karena pembagian takjil itu sendiri. Masyarakat berharap semua calon dan timnya menahan diri, menghormati aturan, dan menjaga norma, termasuk larangan kampanye di tempat ibadah.
Hingga saat ini, calon kepala desa Sji dan panitia Pilkades Desa Kedungrejo belum memberikan pernyataan resmi terkait kabar yang beredar. Upaya konfirmasi masih dilakukan untuk memastikan informasi yang akurat.
Di tengah dinamika tersebut, warga sepakat bahwa Ramadan harus menjadi momentum memperkuat silaturahmi dan menjaga kerukunan. Mereka menekankan bahwa meski perbedaan pilihan politik wajar, ruang ibadah harus tetap sakral dan menjadi simbol persatuan hingga Pilkades selesai dengan tertib dan damai
(Edi/SHOKIP)